Tag: Estate

JAKARTA, KOMPAS — Presiden Joko Widodo mengakui lumbung pangan (food estate) untuk mengantisipasi krisis pangan. Presiden mengakui itu ada yang berhasil, setengah berhasil, dan yang belum berhasil. Karena itu, perlu evaluasi, koreksi, dan perbaikan agar tujuannya tercapai atasi krisi pangan.

”Jadi, kita itu membangun food estate, lumbung pangan, itu untuk dalam rangka mengantisipasi krisis pangan. Hati-hati, semua kawasan, semua negara, sekarang ini menghadapi yang namanya krisis pangan,” kata Presiden Jokowi saat menjawab pertanyaan media terkait adanya kritik dari PDI-P terhadap program food estate.

Jadi, kita itu membangun food estate, lumbung pangan, itu untuk dalam rangka mengantisipasi krisis pangan. Hati-hati, semua kawasan, semua negara, sekarang ini menghadapi yang namanya krisis pangan.

Sesi tanya jawab antara Presiden Jokowi dan awak media ini berlangsung seusai peringatan Hari Konstitusi dan Hari Ulang Tahun Ke-78 Majelis Pemusyawaratan Rakyat Republik Indonesia di Gedung Nusantara IV, Senayan, Jakarta, Jumat (18/8/2023).

Baca juga: PDI-P Sebut Proyek “Food Estate” Kejahatan Lingkungan, Bagaimana Faktanya?

Pada kesempatan tersebut, Kepala Negara menuturkan adanya masalah gandum, termasuk harganya yang naik drastis, di semua negara yang mengonsumsi komoditas tersebut. Demikian pula harga beras yang naik setelah India tidak lagi mengekspor beras.

Baru biasanya (pada penanaman) keenam, ketujuh itu baru pada kondisi normal. Jadi, tidak semudah yang kita bayangkan.

”Karena itu, yang namanya lumbung pangan, food estate, itu harus. (Lumbung pangan) Untuk cadangan, baik cadangan strategis maupun nanti kalau memang melimpah betul, enggak apa-apa untuk ekspor karena negara lain membutuhkan,” ujar Presiden.

Presiden Jokowi mengatakan bahwa membangun lumbung pangan bukanlah pekerjaan gampang. Penanaman pertama biasanya gagal. Keberhasilan di penanaman kedua pun masih sekitar 25 persen. ”Baru biasanya (pada penanaman) keenam, ketujuh itu baru pada kondisi normal. Jadi, tidak semudah yang kita bayangkan,” kata mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut.

Baca juga: Jokowi Canangkan “Food Estate”

Kepala Negara pun menyebut kondisi lumbung pangan yang dibangun di sejumlah wilayah. ”Kita bangun di Humbang Hasundutan, tiga kali itu baru bisa agak lebih baik. Belum baik, agak lebih baik. (Lumbung pangan) Yang di Pulang Pisau, Kalimantan Tengah, itu juga belum berada pada kondisi yang normal baik, masih, mungkin separuhnya. (Lumbung pangan) Yang di Gunung Mas juga masih sama,” ujarnya.

Baca juga: Jokowi Canangkan “Food Estate”

Lebih jauh, menurut Presiden Jokowi, problem di lapangan tidak semudah yang dibayangkan sehingga ada yang akan dievaluasi, dikoreksi, atau diulang. ”Kalau kita enggak berani, baru gagal pertama sudah mundur, sampai kapan pun lupakan (keinginan memiliki lumbung pangan),” katanya.

Presiden Jokowi menyebutkan adanya kerja beberapa kementerian dalam membangun lumbung pangan. ”Ya, itu, yang kerja itu beberapa kementerian. Ada kementerian teknisnya, Kementerian Pertanian. Ada yang membuat land clearing, irigasi, itu ada di Kementerian PUPR (Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat). Ada yang berkaitan dengan cadangan strategis bisa juga di (Kementerian) Pertahanan,” tuturnya.

Tetapi yang dikritisi PDI-P adalah ketika implementasinya ada vested of interest.

Sebelumnya, seperti diberitakan Kompas.id, Kamis (17/8/2023), Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Hasto Kristiyanto menuturkan bahwa program food estate Presiden Jokowi adalah langkah kebijakan bagus. Pihaknya sepakat dengan program yang bertujuan membangun kedaulatan pangan. ”Tetapi yang dikritisi PDI-P adalah ketika implementasinya ada vested of interest,” katanya.

Menurut Hasto, dalam implementasinya, selain merusak lingkungan dan terjadi kejahatan lingkungan, ada dana yang masuk ke rekening partai politik dari dana lumbung pangan tersebut.

Seperti yang diungkapkan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), dugaan dana hasil kejahatan lingkungan mengalir ke partai politik senilai Rp 1 triliun. Untuk itu, Hasto mendorong PPATK membuka data tersebut. Sebelumnya, Kepala PPATK Ivan Yustiavananda membenarkan adanya dana Rp 1 triliun hasil kejahatan lingkungan masuk ke rekening sebuah parpol. Pihaknya masih terus menelusuri dana tersebut.

Baca juga: “Food Estate” Ancam Kawasan Kubah Gambut di Kalteng

Hasto menilai kebijakan itu disalahgunakan. Sebab, menurut dia, kebijakan itu mengakibatkan hutan-hutan banyak ditebang habis sehingga dinilai suatu kejahatan lingkungan. ”PDI-P ini mempunyai program Merawat Pertiwi. Maka, kami mengapa memberikan suatu catatan yang sangat kuat terkait dengan upaya yang telah dilakukan oleh Presiden Jokowi untuk membangun food estate. Namun, dalam praktik pada kebijakan itu ternyata disalahgunakan dan kemudian hutan-hutan justru ditebang habis dan food estate-nya tidak terbangun dengan baik. Itu merupakan bagian dari suatu kejahatan terhadap lingkungan,” ujarnya.

Kompas

food estate

food estate