Liputan6.com, Jakarta – Anak kedua Ferdy Sambo dan Putri Candrawathi, Tribrata Putra hadir dalam acara Wisuda Prajurit Bhayangkara Taruna (Prabhatar) Akademi Kepolisian (Akpol). Acara wisuda digelar dii Lapangan Sapta Marga, Kompleks Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah, Selasa 28 November 2023.
Momen wisuda yang tak dihadiri orangtua Tribrata yang saat ini tengah menjalani hukuman dalam kasus pembunuhan Brigadir J berjalan haru. Ia hanya diwakilkan sang kakak, Trisha Eungelica yang membagikan unggahan di Instagram lewat Insta Story pada Rabu (29/11/2023).
Trisha bahkan terlihat merekam sang adik dan bangga akan pencapaiannya. Kehadiran sosok Tribrata dalam acara tersebut juga diunggah di akun TikTok @kepokedinasan. Dalam acara wisuda tersebut, terlihat Tribrata mengenakan seragam taruna (gamtar) pakaian dinas upacara (PDU) sabuk silang berwarna merah marun.
Dia juga menenteng satu buket bunga. Ada momen di mana wajah Tribrata terlihat agak murung di tengah kebahagiaannya. Hal ini pun sempat menyita perhatian banyak orang.
Meski begitu, sejumlah orang yang hadir dalam acara tersebut satu per satu menghampiri Tribrata. Mereka mengucapkan selamat atas pencapaian pemuda itu dan mengajaknya berfoto bersama.
Salah satu orang yang mendatangi Tribrata adalah Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan RI, Edhy Prabowo. Edhy yang diketahui baru beas dari penjara setelah dihukum karena kasus korupsi, terlihat memberi semangat kepada Tribrata dan mengucap selamat atas pencapaiannya. “Kamu pasti bisa,” ucap Edhy Prabowo kepada Tribrata “Siap,” sahut anak Sambo
Dalam wisuda ini sebanyak 1.234 Prajurit Bhayangkara Taruna (Prabhatar) Akademi TNI dan Akademi Kepolisian dinyatakan lulus mengikuti Pendidikan Integratif Kemitraan Akademi TNI-Akpol 2023. Jumlah tersebut terdiri dari 535 Pratar Akmil, 240 Pratar AAL, 155 Pratar AAU, 300 Bhatar Akpol dan 4 taruna Republik Demokratik Timor Leste.
Jakarta, CNBC Indonesia – Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin bertemu dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas di Gedung Utama Kejaksaan Agung, pada Kamis (23/11/2023).
Keduanya bertemu untuk berembuk soal Badan Pemulihan Aset dan pembentukan Pusat Penyelenggaraan Kesehatan Yustisial di Kejaksaan. Anas mengatakan kunjungan itu sebagai bentuk dukungan Kementerian PANRB dalam penguatan kelembagaan dan pengembangan organisasi Kejaksaan.
“Ketika sudah disahkan pembentukan Badan Pemulihan Aset, kami percaya Kejaksaan akan lebih optimal dalam proses penegakan hukum terutama yang berkaitan dengan penyelamatan aset negara,” ujar Anas lewat keterangan tertulis, Kamis, (23/11/2023).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Anas mengatakan Badan Pemulihan Aset tidak ada hubungannya dengan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset.
Ketika nanti disahkan, Menteri PANRB juga menyatakan akan dilakukan akselerasi kembali. “Kami percaya Kejaksaan Agung akan lebih optimal dalam proses penegakan hukum,” kata Anas.
Sementara itu, Jaksa Agung Burhanuddin mengatakan keberadaan Badan Pemulihan Aset akan membantu tugas kejaksaan untuk melakukan asset tracing, asset recovery, sehingga aset yang disita dapat lebih bermanfaat dan meningkatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
Dia menyebut kejaksaan juga dapat mengelola aset yang telah disita dengan melibatkan institusi terkait dalam proses penegakan hukum yang tujuannya adalah menyelamatkan dan memulihkan aset negara.
“Melalui Pembentukan Badan Pemulihan Aset, nantinya dapat lebih adaptif dan terkoordinir mengenai aset-aset yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Dengan demikian, aset-aset tersebut dapat segera dilakukan pelelangan atau dimanfaatkan oleh negara,” ujar Burhanuddin.
Dia mengatakan keberadaan Badan Pemulihan Aset dapat dimanfaatkan BUMN atau BUMD, serta pemerintah untuk berkolaborasi dalam penyelesaian dan pemulihan aset-aset negara.
Dia berharap Kementerian PANRB dapat mendukung pembentukan Pusat Penyelenggaraan Kesehatan Yustisial, sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI.
Melalui pembentukan tersebut, kesehatan pelaku tindak pidana dapat dioptimalkan demi kelancaran proses penegakan hukum.
Di samping itu, Burhanuddin juga menyampaikan bahwa pembangunan Sentra Rumah Sakit di beberapa daerah akan membantu masyarakat sekitar dalam hal pengobatan, perawatan dan pelayananan kesehatan lainnya.
“Nantinya akan dibangun sentra rumah sakit di beberapa daerah seperti di Banten dan Mojokerto, yang saat ini sudah beroperasi yaitu Rumah Sakit Umum Adhyaksa di Ceger, Jakarta Timur,” katanya.
[Gambas:Video CNBC]
Artikel Selanjutnya
Separuh PNS DKI Wajib WFH 5-7 September, Ini Pesan Men-PANRB!
Jaksa Agung ST Burhanuddin menerima kunjungan silaturahmi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas dalam rangka membahas pembentukan Badan Pemulihan Aset dan pembentukan Pusat Penyelenggaraan Kesehatan Yustisial di Kejaksaan, bertempat di Gedung Utama Kejaksaan Agung, Jakarta, Kamis (23/11).
Advertisement
Scroll kebawah untuk lihat konten
Menteri PANRB menyampaikan bahwa kunjungan silaturahmi ini merupakan tindaklanjut dari kunjungan Jaksa Agung sebelumnya ke Kantor Kementerian PANRB.
Kunjungan ini juga sebagai bentuk dukungan Kementerian PANRB dalam penguatan kelembagaan dan pengembangan organisasi Kejaksaan.
“Ketika sudah disahkan pembentukan Badan Pemulihan Aset, kami percaya Kejaksaan akan lebih optimal dalam proses penegakan hukum terutama yang berkaitan dengan penyelamatan aset negara,” ujar Menteri PANRB.
Selain itu, Menteri PANRB juga menegaskan bahwa tidak ada kaitannya pembentukan Badan Pemulihan Aset dengan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset.
Ketika nanti disahkan, Menteri PANRB juga menyatakan akan dilakukan akselerasi kembali.
“Kami percaya Kejaksaan Agung akan lebih optimal dalam proses penegakan hukum,” imbuh Menteri PANRB.
Selanjutnya, Jaksa Agung menyampaikan bahwa Kejaksaan secara kelembagaan telah melekat pada tugas pokok, fungsi dan kewenangan dalam fungsi penegakan hukum, mulai dari penyidikan sampai proses eksekusi yakni melakukan asset tracing, asset recovery, sehingga aset yang disita dapat lebih bermanfaat dan meningkatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
Selain itu, Jaksa Agung berharap nantinya Kejaksaan juga dapat mengelola aset yang telah disita dengan melibatkan institusi terkait dalam proses penegakan hukum yang tujuannya adalah menyelamatkan dan memulihkan aset negara.
“Melalui Pembentukan Badan Pemulihan Aset, nantinya dapat lebih adaptif dan terkoordinir mengenai aset-aset yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (Inkracht). Dengan demikian, aset-aset tersebut dapat segera dilakukan pelelangan atau dimanfaatkan oleh negara,” ujar Jaksa Agung.
Jaksa Agung menekankan agar ke depan, keberadaan Badan Pemulihan Aset dapat dimanfaatkan oleh BUMN/BUMD serta pemerintah untuk berkolaborasi dalam penyelesaian dan pemulihan aset-aset negara.
Kemudian, Jaksa Agung berharap adanya dukungan penuh dari Kementerian PANRB terhadap pembentukan Pusat Penyelenggaraan Kesehatan Yustisial, sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI.
Melalui pembentukan tersebut, kesehatan pelaku tindak pidana dapat dioptimalkan demi kelancaran proses penegakan hukum.
Di samping itu, Jaksa Agung juga menyampaikan bahwa pembangunan Sentra Rumah Sakit di beberapa daerah akan membantu masyarakat sekitar dalam hal pengobatan, perawatan dan pelayananan kesehatan lainnya.
“Nantinya akan dibangun sentra rumah sakit di beberapa daerah seperti di Banten dan Mojokerto, yang saat ini sudah beroperasi yaitu Rumah Sakit Umum Adhyaksa di Ceger, Jakarta Timur,” imbuh Jaksa Agung.
Dalam pertemuan ini Jaksa Agung didampingi oleh Jaksa Agung Muda Pembinaan Bambang Sugeng Rukmono, Jaksa Agung Muda Intelijen Reda Manthovani, Kepala Pusat Penerangan Hukum Ketut Sumedana, Asisten Umum Jaksa Agung Herry Hermanus Horo dan Asisten Khusus Jaksa Agung Sri Kuncoro. Sementara itu, jajaran Kementerian PANRB yang turut hadir ialah Pejabat Deputi dari Kementerian PANRB. (*)
Menteri Koperasi dan UMKM Teten Masduki mengatakan TikTok Shop wajib mengikuti syarat dan ketentuan perdagangan elektronik atau e-commerce yang berlaku kalau mau buka lagi di Indonesia. Hal tersebut diungkapkan setelah Teten membuka Rakornas Rilis Data Pendataan Lengkap-KUMKM 2022 di Hotel Merusaka, Nusa Dua, Bali.
“Jadi, TikTok Shop kalau mau buka lagi di Indonesia, mereka harus taat dengan regulasi kita,” kata Teten, Selasa (21/11/2023).
Teten menyebutkan sejumlah aturan dan regulasi yang wajib ditaati oleh TikTok Shop. Aturannya mencakup aspek perdagangan, barang yang masuk, dan investasinya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Berdasarkan tiga aspek tersebut, syarat pertama adalah TikTok Shop wajib memisahkan diri dari versi media sosialnya jika ingin kembali buka di Indonesia. Kedua, TikTok Shop wajib mematuhi aturan perdagangan yang baru.
Teten tidak menyebut rinci aturan perdagangan baru yang bagaimana. Yang jelas, TikTok Shop juga wajib mematuhi aturan soal standarisasi produk.
“Supaya tidak ada lagi konsumen yang tertipu dengan membeli barang murah, tapi kualitasnya rendah. Karena itu, mereka (TikTok Shop) harus mengurus izinnya lagi,” jelas Teten.
Meski demikian, Teten mengaku belum dapat memastikan kapan TikTok Shop buka lagi di Indonesia. Menurutnya, belum ada pembicaraan lanjutan dengan pihak TikTok semenjak Presiden Joko Widodo (Jokowi) melimpahkan urusan itu kepadanya.
Sebelumnya, Teten Masduki mempersilahkan jika TikTok shop ingin kembali buka dan berinvestasi di Indonesia. Asalkan, Tik Tok wajib mematuhi semua regulasi dan aturan main berinvestasi dan perdagangan di Indonesia.
TikTok Shop wajib mematuhi aturan tersebut untuk melindungi kepentingan dalam negeri. Kepentingan yang dilindungi tersebut antara lain perdagangan elektronik atau e-commerce, industri, UMKM, dan konsumen di dalam negeri.
JAKARTA, KOMPAS.com – Mantan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Letjen (Purn) Tiopan Bernhard (TB) Silalahi meninggal dunia.
Politisi Partai Demokrat itu wafat pada usia 85 tahun di Rumah Sakit Medistra, Jakarta Selatan, pada Senin (13/11/2023) sekitar pukul pukul 20.19 WIB.
“Benar, informasinya seperti itu. Berita duka tersebut telah tersebar di beberapa WhatsApp grup Partai Demokrat yang sumber informasinya dari Bang Milton Pakpahan, menantu almarhum,” kata Deputi Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani melalui pesan tertulis, Selasa (14/11/2023).
TB Silalahi merupakan politisi Partai Demokrat yang juga Ketua Dewan Pertimbangan Presiden di era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Almarhum merupakan abituren Akmil 1961 dengan kecabangan Kavaleri.
Jabatan terakhir TB Silalahi di militer adalah Asisten I Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KASAD) dengan pangkat Mayor Jenderal pada 1988.
TB Silalahi lalu menjadi Sekjen Departemen Pertambangan sekaligus Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dalam Kabinet Pembangunan VI pada 1993-1998 di bawah Presiden Soeharto dan Wakil Presiden Tri Sutrisno.
Selama menjadi menteri, TB Silalahi mendapatkan gelar Doctor Honoris Causa atau Doktor Kehormatan dari Filipina.
Dia juga mendapatkan kenaikan pangkat kehormatan menjadi Letnan Jenderal.
Di luar pemerintahan, TB Silalahi mendirikan Dewan Pembina Yayasan Soposurung yang mengelola sekolah unggulan di Balige, Sumatera Utara.
Pada Pemilihan Umum 2004, TB Silalahi aktif dalam tim kampanye Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Dia juga merupakan penasihat khusus saat SBY menjabat. TB Silalahi lalu menjadi anggota Dewan Pertimbangan Presiden 2007–2009.
Dia menempati posisi di Bidang Pertahanan dan Keamanan. Di dunia politik, TB Silalahi bergabung dengan Partai Demokrat. Pada 2012, dia sempat menjabat sebagai Ketua Pengawas Dewan Pembina Partai Demokrat.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram “Kompas.com News Update”, caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Jakarta, CNBC Indonesia – Perdana Menteri (PM) Inggris Rishi Sunak memecat Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Suella Braverman. Pemecatan terjadi lantaran wanita berusia 43 tahun itu menuduh polisi terlalu lunak terhadap pengunjuk rasa pro-Palestina.
Pemerintah Inggris mengatakan pada Senin (13/11/2023) Braverman telah dicopot dari jabatannya sebagai bagian dari perombakan kabinet menjelang pemilihan umum tahun depan.
“Merupakan hak istimewa terbesar dalam hidup saya untuk menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri,” kata Braverman sesaat setelah kabar pemecatannya terdengar, seperti dikutip Al Jazeera.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Saya akan menyampaikan lebih banyak hal pada waktunya nanti,” tambahnya.
Sunak sendiri telah mendapat tekanan yang semakin besar untuk memecat Braverman, seorang tokoh sayap kanan yang vokal, setelah banyak pihak menuduhnya meningkatkan ketegangan selama berminggu-minggu atas demonstrasi pro-Palestina yang kontroversial dan protes balasan yang terjadi di Inggris.
Braverman, yang ditunjuk pada jabatan tersebut ketika Sunak menjadi perdana menteri pada 25 Oktober 2022, digantikan oleh Menteri Luar Negeri James Cleverly. Adapun posisi Cleverly yang ditinggalkan tersebut akan diisi oleh mantan PM Inggris David Cameron.
Braverman sendiri telah memicu kontroversi selama masa jabatannya. Ia mengambil sikap garis keras khususnya terhadap imigrasi dan sering terlibat dalam isu perang budaya yang dianggap memecah belah para pemilih.
Tokoh sayap kanan tersebut menyerang para pengkritiknya dengan menyebutnya sebagai “wokerati pemakan tahu” yang liberal tak lama setelah dia dilantik. Ia bahkan mengatakan bahwa mengirim pencari suaka ke Rwanda adalah “impian” dan “obsesinya”.
Namun posisinya makin tidak dapat dipertahankan setelah pekan lalu dia menulis artikel surat kabar yang menuduh polisi bias terhadap kelompok sayap kiri. Artikel tersebut disebut-sebut diterbitkan tanpa persetujuan Sunak.
Hal ini dituding memicu ketegangan menjelang protes akhir pekan atas perang Israel di Gaza, yang disertai dengan kekerasan oleh kelompok sayap kanan yang kontra-demonstran. Akibat artikelnya, muncul dorongan seruan agar dia dipecat dari jabatannya.
[Gambas:Video CNBC]
Artikel Selanjutnya
Heboh Militer Inggris Mau Terjun ke Ukraina, Sunak Buka Suara
Liputan6.com, London – Menteri Dalam Negeri Inggris Suella Braverman dipecat usai mengeluarkan beraneka ragam statement kontroversial. Salah satu ucapannya adalah menyebut aksi bela Palestina sebagai aksi kebencian.
Suella dipecat Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak pada Senin (13/11/2023) dalam reshuffle kabinet.
Kontroversi lain yang dibuat Suella Braverman adalah sentimen negatifnya terhadap orang-orang tunawisma di Inggris.
“Kita tidak bisa membiarkan jalanan kita direbut oleh barisan-barisan tenda yang ditempati orang-orang, banyak dari mereka dari luar negeri, hidup di jalan sebagai pilihan gaya hidup,” ujarnya via platform X beberapa waktu lalu.
Sontak saja, Suella Braverman langsung diserang ramai-ramai oleh netizen.
Baru-baru ini, wanita itu juga memicu kontroversi karena kritikannya kepada kepolisian. Pasalnya, ia kurang puas terhadap cara polisi menghadapi demonstran pro-Palestina.
Dilaporkan BBC, pemimpin Partai Buruh Sir Keith Starmer menyambut baik pemecatan Braverman yang dianggap memiliki “brand politik perpecahan”.
Anggota parlemen dari Partai Buruh Zarah Sultana berkata Suella Braverman mungkin telah menyebarkan lebih banyak kebencian daripada anggota parlemen lain.
“Suella Braverman telah menyebar lebih banyak kebencian dan perpecahan ketimbang mungkin anggota parlemen lain,” ujar Sultana via platform X. “Makin cepat ia keluar dari pemerintahan, lebih baik.”
Ironisnya, ini adalah kedua kalinya Suella kehilangan jabatan sebagai mendagri. Pada pemerintahan Liz Truss yang singkat, Suella juga diangkat sebagai mendagri, tetapi akhirnya mundur karena pergolakan di kabinet Truss.
Massa pendukung Palestina berkumpul di depan tempat tinggal Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden pada Sabtu (11/11/2023) dengan tujuan mengecam operasi militer Israel di daerah Gaza.
JAKARTA, KOMPAS.com – Mantan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Johnny G Plate divonis 15 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat.
Johnny dinilai terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi proyek penyediaan menara base transceiver station (BTS) 4G dan infrastruktur pendukung 1, 2, 3, 4, dan 5 di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo).
“Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Johnny G Plate dengan pidana penjara selama 15 tahun,” kata Ketua Majelis Hakim Fahzal Hendri dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (8/11/2023).
Sebelum terseret kasus pidana, Johnny punya rekam jejak panjang di panggung politik. Ia pernah menjabat sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, menjadi petinggi partai politik (parpol), hingga duduk di kursi kabinet.
Dari pengusaha
Sebelum berkecimpung di politik, Johnny merupakan seorang pengusaha. Pria kelahiran Ruteng, Nusa Tenggara Timur (NTT), 10 September 1956 itu memulai bisnisnya di bidang alat perkebunan sekitar awal tahun 1980.
Baca juga: 15 Tahun Penjara untuk Johnny G Plate
Sukses di bidang perkebunan, Johnny bersama rekannya merambah ke bisnis transportasi penerbangan. Lulusan Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Atma Jaya Jakarta ini pernah memegang sejumlah jabatan mentereng di berbagai perusahaan.
Sebutlah Komisaris PT Indonesia Air Asia, Komisaris PT Mandosawu Putratama Sakti, Komisaris Utama PT Aryan Indonesia, Direktur Utama Bina Palma Group, hingga Direktur Utama PT Air Asia Investama.
Terjun ke politik
Sukses sebagai pengusaha, mantan aktivis Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) ini terjun ke politik praktis.
Mengawali kiprah politiknya, Johnny bergabung dengan Partai Kesatuan Demokrasi Indonesia (PKDI). Bahkan, Johnny sempat dipercaya menjadi Ketua Mahkamah PKDI hingga 2013.
Setahun setelahnya, ia hijrah ke Partai Nasional Demokrat (Nasdem) besutan Surya Paloh. Pada tahun yang sama, Johnny menjajal peruntungan dengan mencalonkan diri sebagai anggota legislatif (caleg) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Pemilu 2014.
Baca juga: Hal yang Memberatkan Johnny Plate Divonis 15 Tahun, Dianggap Tak Akui Kesalahannya
Di bawah bendera Nasdem, Johnny mencalonkan diri di tanah kelahirannya, daerah pemilihan (dapil) Nusa Tenggara Timur I yang meliputi wilayah Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Manggarai, Kabupaten Manggarai Timur, Kabupaten Ngada, Kabupaten Nagekeo, Kabupaten Ende, Kabupaten Sikka, Kabupaten Flores Timur, Kabupaten Lembata, dan Kabupaten Alor.
Mengantongi 33.704 suara, Johnny berhasil melenggang ke Parlemen sebagai legislator masa jabatan 2014-2019. Oleh Fraksi Nasdem, ia lantas ditempatkan di Komisi XI yang membidangi keuangan, perencanaan pembangunan nasional, perbankan, dan lembaga keuangan bukan bank.
Selain di Komisi IX, Johnny juga sempat dipercaya sebagai Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) XI, anggota Badan Anggaran (Banggar), dan anggota Badan Musyawarah (Bamus) DPR RI.
Karier Johnny pun moncer di internal Nasdem. Pada September 2017, ia ditunjuk oleh Surya Paloh untuk menjadi Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Nasdem, menggantikan Rio Patrice Capella yang tersandung kasus korupsi.
Pada Pemilu 2019, Johnny kembali mencalonkan diri sebagai anggota DPR RI dari dapil yang sama. Lagi-lagi, ia lolos ke Senayan dengan mengantongi suara terbanyak di dapil tersebut, yakni 122.290 suara.
ANTARA FOTO/RENO ESNIR Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate (tengah) berjalan menuju mobil tahanan usai menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Agung (Kejagung), Jakarta, Rabu (17/5/2023). Kejaksaan Agung menetapkan Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek penyediaan infrastruktur BTS 4G infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, 5 Bakti Kominfo tahun 2020-2022 yang merugikan negara mencapai Rp8 triliun.
Sedianya, Johnny menjabat sebagai anggota DPR RI masa jabatan 2019–2024. Namun, tak sampai sebulan, ia mundur dari Parlemen lantaran mendapat tugas baru sebagai Menkominfo kabinet pimpinan Presiden Joko Widodo periode kedua.
Johnny dan jajaran menteri Kabinet Indonesia Maju lainnya dilantik oleh Kepala Negara pada 23 Oktober 2019.
Kasus korupsi
Belum genap lima tahun menduduki kursi menteri, Johnny terjerat kasus korupsi. Oleh Kejaksaan Agung, ia ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek penyediaan menara BTS dan infrastruktur Kominfo pada 17 Mei 2023.
Begitu Johnny jadi tersangka, Nasdem langsung mencopotnya dari jabatan sekjen partai. Namun, ia tak dipecat dari Nasdem.
Saat itu, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh mengatakan, pihaknya mengedepankan asas praduga tak bersalah, sehingga menanti proses pendalaman hukum terhadap Johnny.
“Terkait dengan status Johnny Gerald Plate sebagai Sekretaris Jenderal DPP Partai Nasdem, Partai Nasdem menyatakan bahwa tidak ada pemecatan terhadap yang bersangkutan dengan mengacu pada asas praduga tak bersalah dengan mendalami proses hukum,” ujar Surya dalam keterangannya, Kamis (18/5/2023).
Dua hari setelah ditetapkan sebagai tersangka, Johnny dicopot dari kursi Menkominfo. Jokowi lantas menunjuk Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD sebagai Plt Menkominfo.
Kursi Menkominfo definitif baru terisi kembali dua bulan setelah Johnny jadi tersangka. Pada 17 Juli 2023, Jokowi melantik Budi Arie Setiadi untuk mengisi jabatan tersebut.
Vonis 15 tahun
Setelah melalui proses persidangan selama kurang lebih empat bulan, hakim akhirnya menjatuhkan hukuman 15 tahun penjara terhadap Johnny. Vonis ini sama dengan tuntutan jaksa.
Majelis hakim juga menjatuhkan denda sebesar Rp 1 miliar, dengan ketentuan apabila tidak dapat membayar akan diganti dengan kurungan selama 6 bulan.
Selain itu, Johnny juga dijatuhi pidana tambahan berupa uang pengganti sebesar Rp 15,5 miliar. Jika tidak dapat mengganti dalam satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita dan dilelang.
“Jika harta bendanya tidak mencukupi untuk menutupi uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 tahun,” ujar majelis hakim.
Baca juga: Johnny G Plate dkk Rugikan Negara Rp 8,03 Triliun di Kasus BTS 4G, Baru Dikembalikan Rp 1,7 Triliun
Majelis hakim menilai, Johnny terbukti melanggar Pasal 2 Ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Selain Johnny, eks Direktur Utama (Dirut) Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti) Anang Achmad Latif, dan eks tenaga ahli Human Development (Hudev) Universitas Indonesia (UI) Yohan Suryanto juga menjadi tersakwa dalam kasus ini.
Dalam perkara ini, Johnny, Anang Achmad Latif, dan Yohan Suryanto dinilai terbukti melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri, orang lain, atau korporasi yang merugikan negara Rp 8,032 triliun.
Tak terima atas putusan Majelis Hakim Tipikor, Johnny langsung mengajukan banding. Oleh karenanya, sampai saat ini hukuman Johnny belum berkekuatan hukum tetap.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram “Kompas.com News Update”, caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Tepat sebulan perang Hamas dengan Israel berlangsung sejak Sabtu (7/10) yang telah menewaskan lebih dari 10.000 warga Gaza, 152 warga Tepi Barat, dan 1.400 warga Israel.
Perwakilan Palestina di PBB, Riyad Mansour, menuntut pertanggungjawaban Israel atas kejahatan perang yang terjadi dan menyalahkan Amerika Serikat yang menghalangi resolusi gencatan senjata, dilansir dari Al Jazeera.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Konflik ini tidak hanya membawa ketegangan antar negara, tetapi juga di dalam internal pemerintah Israel. Para pemimpin Israel mendapat sorotan dari masyarakat atas kebijakan dan pernyataan mereka terkait perang di Gaza.
Salah satu menteri Israel bahkan dinonaktifkan karena mengeluarkan pernyataan tidak berdasar. Beberapa menteri lainnya juga memiliki jejak kelam terkait perang dengan Palestina.
Berikut daftar menteri Israel yang dikenal bermasalah alias ‘biang onar’.
[Gambas:Video CNN]
1. Itamar Ben-Gvir
Itamar Ben-Gvir menjadi Menteri Keamanan Nasional Israel berdasarkan kesepakatan koalisi dengan Partai Likud yang dipimpin Perdana Menteri Benjamin Netanyahu.
Menteri Ben-Gvir terkenal suka mengeluarkan komentar-komentar yang kemarahan warga Palestina.
Ben-Gvir pernah berseteru dengan model internasional, Bella Hadid, yang mengkritik unggahan media sosialnya. Dilansir dari Al Jazeera, Ben-Gvir menyebut Bella Hadid sebagai pembenci Israel dan menggambarkannya sebagai sosok yang rasialis.
Ben-Gvir juga ditahan pada 2007 karena mengungkapkan hasutan rasis kepada orang-orang Arab dan mendukung kelompok yang dianggap teroris oleh Israel serta Amerika Serikat.
Kementerian Luar Negeri Otoritas Palestina menuturkan bahwa terpilihnya Ben-Gvir akan menciptakan bencana pada konflik Palestina-Israel, dikutip dari Reuters.
Pada perang Hamas-Israel kali ini, Ben-Gvir juga membuat keputusan kontroversial dengan memaksakan agenda supremasi Yahudinya. Agenda ini melonggarkan pembatasan senjata bagi warga Israel. Warga Israel dengan mudah dapat memiliki senjata api untuk ikut berperang.
Dua Menteri dan Keponakan Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan masuk dalam daftar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran. Pengumuman daftar TKN tersebut disampaikan malam di Ballroom Hotel Grand Kemang, Jakarta Selatan (6/11/2023)
Dikutip dari detikNews, di posisi Dewan Pengarah, ada dua menteri Kabinet Indonesia Maju. Ketua Dewan Pengarah diisi oleh Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto. Kemudian di posisi Wakil Ketua Dewan Pengarah ada nama Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan.
Selain berstatus Menteri, Airlangga juga merupakan Ketua Umum Partai Golkar. Sementara Zulkifli Hasan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sementara Pandu Patria Sjahrir, keponakan Menko Luhut, dalam TKN Prabowo-Gibran menjabat sebagai Wakil Bendahara.
Dalam hadir pula pengumuman tersebut cawapres Gibran Rakabuming dan Ketua TKN Prabowo-Gibran, Rosan Roeslani.
“Atas nama pasangan Prabowo-Gibran, saya merasa bangga, saya merasa bersyukur dibantu oleh orang-orang hebat, orang-orang yang, orang orang yang benar-benar ahli di bidangnya masing-masing,” kata Gibran.
Gibran menitipkan pesan penting bagi TKN Prabowo-Gibran soal ‘kapal besar’ Koalisi Indonesia Maju (KIM) berlabuh di dermaga kemenangan.
“Saya pesan satu saja, Bapak Ibu semua yang tergabung dalam tim TKN ini, saya pesan satu saja, pastikan kapal besar Koalisi Indonesia Maju ini berlabuh di dermaga kemenangan,” ujar Gibran.
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/4667639/original/062114800_1701244625-Sambo_2.jpg)
/data/photo/2023/11/14/6552f44a122ee.png)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/4198263/original/054108100_1666262593-suella-braverman-ap-1124659-1657214883.jpg)
/data/photo/2023/11/09/654c25c4893aa.jpg)
